Ini Dia Beberapa Media Yang Pernah Memberitakan jokowi Tolak koperasi
jokowi Tak Mengetahui Peran Sejati dari Koperasi
http://pemilu.okezone.com/read/2014/06/20/567/1001984/jokowi-tak-mengetahui-peran-sejati-dari-koperasi
JAKARTA - Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (KUD), Herman YL Wutun menilai pernyataan Jokowi yang disampaikan pada kampanye di Indramayu, Jawa Barat, Selasa 17 Juni 2014, terkait dengan koperasi yang dianggap tidak lagi efektif bagi petani dan nelayan dinilai menciderai cita-cita luhur pendiri bangsa.
Herman mengutip pernyataan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, yang pernah menyatakan bahwa hanya dengan berkoperasilah maka bangsa Indonesia dapat ditarik dari lumpur kemiskinan.
“Oleh karena itu, melalui pernyataan Jokowi tersebut dapatlah menunjukkan kualitasnya sebagai capres yang tidak memahami dan mengetahui peran sejatinya dari koperasi,"terangnya di Jakarta, Jumat (20/6/2014).
Herman selaku Ketua Umum Induk KUD, mengingatkan bahwa Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 sangat jelas mengamanatkan perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
“Dan pada ayat 4 pasal tersebut disebutkan juga bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,"ujarnya.
Koperasi, kata dia, adalah soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Koperasi adalah satu-satunya konsep pengembangan/pembangunan ekonomi masyarakat.
"Yang secara ideologis sangat cocok dengan budaya dan karateristik Bangsa Indonesia yaitu musyawarah dan gotong royong,"ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Induk KUD, Sjukrianto menambahkan bahwa pernyataan Jokowi yang menganggap bahwa petani dan nelayan tidak senang dengan adanya koperasi, karena permodalan yang cenderung dikuasai oleh pengurusnya, adalah hal yang keliru.
"Bila kondisi saat ini koperasi beberapa di antaranya berjalan tidak baik, bukanlah karena koperasinya yang salah, melainkan karena oknum yang kurang bertanggung jawab, yang juga tidak dapat digeneralisasi menjadi kesalahan umum dari keberadaan koperasi,"bebernya.
Menurutnya, anggota KUD di seluruh Indonesia yang berjumlah 13,4 juta Kepala Keluarga, di mana sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan, justru menggantungkan harapannya kepada koperasi.
“Kita dapat melihat bahwa tekanan Neo-Liberalisme terhadap sistem ekonomi nasional yang menguasakan pada mekanisme pasar dan pencabutan subsidi, seperti berlaku saat ini, tidaklah memberikan keberpihakan kepada koperasi untuk berkembang," tutupnya. (ydh)
********************************************************************************
Inkud: Jokowi Tak Paham Peran Sejati Koperasi
Jumat, 20 Juni 2014, 21:59 WIB
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/06/20/n7h2ys-inkud-jokowi-tak-paham-peran-sejati-koperasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) soal koperasi dianggap mencederai nilai leluhur bangsa Indonesia.
"Melalui pernyataannya Jokowi menunjukkan kualitasnya sebagai capres tidak memahami dan mengetahui peran sejati dari koperasi," kata Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) Herman YL Wutun di Jakarta, Jumat (20/6).
Herman menanggapi pernyataan Jokowi soal koperasi yang dianggap tidak efektif bagi petani dan nelayan saat kampanye di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (17/6).
Herman menyebutkan, Proklamator Bung Hatta pernah menyatakan, koperasi dapat menghindari rakyat Indonesia dari kemiskinan.
Herman juga mengingatkan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Pasal 4 juga menerangkan perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. "Itu sebabnya dikatakan koperasi adalah guru perekonomian bangsa Indonesia," ujar Herman.
Ia menjelaskan, koperasi memiliki konsep pengembangan ekonomi masyarakat dengan ideologi yang cocok dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia. Yakni musyawarah dan gotong royong.
Sementara itu, Direktur Utama Inkud Sjukrianto menambahkan, anggapan petani dan nelayan tidak senang keberadaan koperasi karena permodalan dikuasai pengurus merupakan pemikiran yang salah.
Sjukrianto mengungkapkan, pengelolaan koperasi yang buruk karena disebabkan oknum pengurus yang tidak bertanggung jawab.
Ia menyebutkan anggota KUD di Indonesia mencapai 13,4 juta kepala keluarga. Mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan.
Sjukrianto mencatat, Indonesia pernah dianugerahi negara swasembada pangan dan mendapatkan penghargaan dari FAO pada 1987-1988 dengan kontribusi dari fungsi koperasi. "Sehingga pemerintah perlu mendorong perkembangan koperasi dalam pembinaan anggotanya," tuturnya.
*******************************************************************************
INILAHCOM, Jakarta - Direktur Utama Induk Koperasi Unit Desa (KUD) Sjukrianto menilai pernyataan Jokowi salah kaprah.
Pernyataan yang dimaksud Sjukrianto soal ucapan Jokowi yang disampaikan pada kampanye di Indramayu, Jawa Barat, Selasa 17 Juni 2014. Capres nomor urut 2 itu menilai petani dan nelayantidak senang dengan adanya koperasi, karena permodalan yang cenderung dikuasai oleh pengurusnya.
Sjukrianto menjelaskan bila kondisi saat ini koperasi beberapa di antaranya berjalan tidak baik, bukanlah karena koperasinya yang salah. Distribusi barang-barang subsidi, khususnya pupuk dan sarana pertanian, tidak lagi dikuasakan penuh kepada koperasi.
"Akibatnya adalah munculnya para tengkulak dengan modal-modal besar yang seenaknya memainkan ketersediaan pasokan pupuk dan sarana pertanian, sehingga menekan harga di tingkat petani”, tegasnya, Sabtu (21/6/2014).
Anggota KUD di seluruh Indonesia yang berjumlah 13,4 juta kepala keluarga, sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan, justru menggantungkan harapannya kepada koperasi.
“Kita dapat melihat bahwa tekanan neo-liberalisme terhadap sistem ekonomi nasional yang menguasakan pada mekanisme pasar dan pencabutan subsidi, seperti berlaku saat ini, tidaklah memberikan keberpihakan kepada Koperasi untuk berkembang”, lanjutnya.
Ia menegaskan koperasi masihlah dibutuhkan dan menjadi harapan bagi para petani dan nelayan, serta negara ini untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, yang utamanya adalah kedaulatan pangan.
Dia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mencatatkan prestasinya untuk dapat berswasembada pangan, sehingga di tahun 1987/1988 mendapatkan penghargaan dari FAO.
“Perlu diingat bahwa negara dengan keberpihakannya pada masa itu, dan bersama KUD dapat membuat sejahtera para petani dan nelayan di desa-desa”, jelasnya.
Sementara itu, Herman Y.L. Wutun selaku Ketua Umum Induk KUD, mengutip pernyataan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, yang pernah menyatakan bahwa hanya dengan berkoperasilah maka Bangsa Indonesia dapat ditarik dari lumpur kemiskinan.
“Oleh karena itu, melalui pernyataan Jokowi tersebut dapatlah menunjukkan kualitasnya sebagai capres yang tidak memahami dan mengetahui peran sejatinya dari koperasi”, ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 sangat jelas mengamanatkan perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Pada ayat 4 pasal tersebut disebutkan juga bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Bangsa Indonesia.
"Koperasi adalah satu-satunya konsep pengembangan/pembangunan ekonomi masyarakat, yang secara ideologis sangat cocok dengan budaya d
Posting Komentar
Blogger Facebook Disqus